Saranakonsultasi.com

Detail Pos

Cara Mengurus PKKPR di OSS RBA – Syarat & Alur hingga Terbit

Cara Mengurus PKKPR di OSS RBA - Syarat & Alur hingga Terbit

Banyak pemilik perusahaan maupun staf legal mencari cara mengurus PKKPR di OSS setelah proses perizinan bisnis mereka mendadak tertahan di tengah jalan. 

Masalah ini sering muncul ketika badan usaha hendak membangun tempat operasional, mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), atau mengaktifkan izin usaha, namun sistem OSS RBA belum memvalidasi kesesuaian lokasi lahannya. 

Berbeda dengan pengajuan non berusaha untuk kebutuhan rumah tinggal pribadi, pengurusan PKKPR berusaha wajib memenuhi aturan tata ruang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 sebagai pengganti Izin Lokasi.

Artikel ini akan memandu perusahaan Anda memahami alur pengajuan PKKPR berusaha yang tepat agar permohonan tidak berujung penolakan atau revisi berulang. Simak syarat dan langkah pengajuannya dari awal hingga terbit!

Baca Juga: Sertifikat Standar Belum Terverifikasi? Ini Penyebabnya!

Mengenal Dua Jenis PKKPR Sebelum Pengajuan 

Sebelum mulai mempraktikkan cara mengurus PKKPR di OSS, Anda perlu mengetahui jalur pengajuan mana yang berlaku untuk lokasi proyek perusahaan Anda. Pada praktiknya, sistem OSS RBA membagi penerbitan PKKPR berusaha menjadi dua kategori berdasarkan ketersediaan peta digital di masing-masing daerah, yakni sebagai berikut. 

1. Konfirmasi KKPR (PKKPR Otomatis)

Jenis pertama berlaku apabila lokasi usaha Anda berada di wilayah yang sudah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital. Selain itu, RDTR daerah tersebut harus sudah terintegrasi langsung dengan sistem OSS RBA dan portal Gistaru ATR/BPN. 

Jika data lokasi Anda cocok dengan peruntukan zona pada RDTR, sistem akan memverifikasi permohonan secara otomatis sehingga dokumen Konfirmasi KKPR langsung terbit dalam hitungan hari.

2. Persetujuan KKPR (PKKPR Non-Otomatis)

Sebaliknya, jenis kedua berlaku apabila pemerintah daerah setempat belum memiliki RDTR yang terintegrasi ke dalam sistem OSS. Akibatnya, Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN setempat akan melakukan kajian serta pemeriksaan dokumen teknis secara manual. 

Proses ini melibatkan penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (Pertek) dan pembayaran biaya layanan resmi sebelum pejabat berwenang menerbitkan Persetujuan KKPR.

Syarat Dokumen untuk Mengurus PKKPR Badan Usaha

Persiapan berkas yang akurat sangat menentukan kelancaran proses verifikasi di dalam sistem perizinan berusaha. Oleh karena itu, Anda perlu menyiapkan seluruh syarat mengurus PKKPR di OSS RBA berikut ini sebelum mempraktikkan cara mengurus PKKPR di OSS secara mandiri.

1. Akun OSS RBA dan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Cara Mengurus PKKPR di OSS RBA - Syarat & Alur hingga Terbit

Pertama, perusahaan Anda wajib memiliki hak akses aktif pada laman resmi OSS RBA serta Nomor Induk Berusaha (NIB). Pastikan juga kode KBLI 2020 pada NIB sudah sesuai dengan bidang usaha yang akan berjalan. Kesalahan pemilihan kode KBLI sering memicu penolakan sistem karena ketidaksesuaian dengan peruntukan zonasi lahan.

Baca Juga: Cara Membuat NIB di OSS RBA – Panduan Lengkap 2026

2. Peta Poligon Koordinat Lokasi (File SHP)

Cara Mengurus PKKPR di OSS RBA - Syarat & Alur hingga Terbit

Kedua, Anda harus menyiapkan peta poligon lokasi usaha dalam format Shapefile (SHP) yang terkompresi menjadi satu file ZIP. File digital ini memuat titik koordinat geografis yang menggambarkan batas serta luas lahan usaha Anda secara presisi. 

Pastikan tim pemetaan menyusun file SHP menggunakan standar koordinat WGS 1984 agar sistem OSS mampu membaca gambar poligon tanpa galat.

3. Data Luas Lahan dan Rencana Teknis Bangunan

Ketiga, pemohon perlu merinci informasi teknis mengenai rencana pemanfaatan lahan yang akan berjalan. Data ini mencakup luas tanah yang Anda ajukan, rencana jumlah lantai bangunan, serta total luas lantai bangunan. 

Selain itu, cantumkan pula rencana kebutuhan sarana prasarana pendukung seperti akses jalan, area parkir, dan pengelolaan limbah untuk bahan kajian tim penilai.

4. Bukti Penguasaan Tanah yang Sah

Keempat, siapkan dokumen legalitas yang membuktikan hubungan hukum antara perusahaan Anda dengan bidang tanah tersebut. Dokumen ini dapat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Milik (SHM), maupun Akta Jual Beli (AJB) beserta bukti pembayaran SPT PBB tahun berjalan. 

Apabila lahan usaha berstatus sewa, lampirkan perjanjian sewa-menyewa yang sah serta sertakan surat kuasa bermaterai jika pengurusan Anda serahkan kepada perwakilan atau konsultan.

Cara Mengajukan PKKPR di OSS RBA

Setelah seluruh berkas persyaratan siap, Anda dapat langsung memulai tahapan teknis pengajuan melalui portal perizinan berusaha. Berikut urutan lengkap cara mengajukan PKKPR di OSS hingga dokumen resmi terbit.

1. Masuk ke Dashboard Akun OSS RBA

Langkah pertama, buka situs resmi OSS RBA melalui peramban web dan masuk menggunakan username serta kata sandi perusahaan. Selanjutnya, arahkan kursor ke menu Perizinan Berusaha dan pilih sub-menu Permohonan Baru atau Pengembangan. 

Pada halaman daftar proyek, pilih data kegiatan usaha yang belum memiliki dokumen kesesuaian tata ruang sesuai lokasi proyek Anda.

2. Lengkapi Data Proyek dan Lokasi Usaha

Pada tahap ini, sistem akan menampilkan formulir isian mengenai detail lokasi serta rencana teknis bangunan Anda. Unggah file peta poligon koordinat berformat ZIP yang sudah Anda siapkan sebelumnya ke dalam kolom yang tersedia. 

Setelah proses unggah berhasil, sistem akan menampilkan visualisasi peta bidang tanah Anda secara langsung di layar sehingga Anda bisa memeriksa ketepatan garis batas lahannya.

3. Verifikasi Otomatis RDTR atau Penilaian Teknis ATR/BPN

Begitu Anda mengirimkan formulir permohonan, sistem OSS RBA akan langsung mencocokkan koordinat lahan dengan peta RDTR daerah. Untuk jalur otomatis (wilayah RDTR), sistem akan langsung menerbitkan Konfirmasi KKPR secara otomatis jika zonanya sudah sesuai. 

Namun, untuk jalur non-otomatis (wilayah tanpa RDTR), sistem akan meneruskan berkas Anda ke Kementerian ATR/BPN untuk menjalani tahap pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan. 

4. Pembayaran PNBP Melalui Surat Perintah Setor (SPS)

Khusus untuk pengajuan PKKPR Non-Otomatis, sistem akan menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) sebagai tagihan biaya layanan resmi. Pemohon wajib melunasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut paling lambat tujuh hari kalender setelah tanggal terbit SPS melalui bank persepsi. 

Setelah Anda menyelesaikan pembayaran, petugas Kantor Pertanahan akan melanjutkan proses penilaian hingga menerbitkan Pertek.

5. Unduh Sertifikat PKKPR yang Sudah Terbit

Apabila seluruh tahapan verifikasi dan penilaian teknis selesai, status permohonan Anda akan berubah menjadi Disetujui atau Terbit. Untuk menyimpan dokumennya, masuk ke menu Perizinan Berusaha, pilih bagian Pencetakan, lalu klik tombol unduh pada kolom dokumen PKKPR. 

Simpan salinan digital sertifikat tersebut dengan baik karena Anda akan membutuhkannya saat mengurus izin operasional lanjutan maupun PBG.

Baca Juga: Jasa Verifikasi Sertifikat Standar – Cepat Atasi OSS Mandek!

Urus PKKPR dan Perizinan OSS RBA Lebih Praktis Bersama Sarana Konsultasi

Mengurus kesesuaian tata ruang membutuhkan ketelitian tinggi, mulai dari verifikasi syarat administrasi, kesesuaian kode KBLI, hingga pemantauan status pengajuan pada sistem OSS RBA. Kesalahan input data atau kendala teknis dalam proses validasi dapat menghambat terbitnya izin operasional perusahaan Anda. 

Apabila perusahaan Anda membutuhkan pendampingan profesional untuk pengurusan PKKPR di OSS secara menyeluruh, tim ahli Sarana Konsultasi siap membantu. 

Kami menyediakan layanan legalitas terintegrasi, mulai dari pendirian PT atau CV, penerbitan NIB via OSS RBA, pengurusan Sertifikat Standar Terverifikasi, hingga penerbitan dokumen PKKPR dengan tahapan kerja serta rincian biaya yang transparan sejak awal.

Kunjungi situs resmi Sarana Konsultasi sekarang juga untuk melakukan konsultasi awal bersama tim berpengalaman kami dan pastikan legalitas bisnis Anda terbit tanpa hambatan.

Share :

Facebook
X
WhatsApp
Threads
Scroll to Top