
Memahami perbedaan PJT dan PJSK membantu tim HRD dan manajemen perusahaan konstruksi merancang struktur tenaga ahli secara efisien tanpa membebani anggaran operasional.
Saat perusahaan ingin menambah bidang layanan proyek atau baru menyusun tim teknis, manajemen sering bingung menentukan berapa banyak insinyur bersertifikat yang harus mereka rekrut.
Apabila perusahaan asal merekrut personel tanpa memetakan fungsi jabatannya terlebih dahulu, biaya gaji bulanan bisa membengkak atau pembagian tanggung jawab di lapangan justru tumpang tindih. Padahal, pemerintah melalui Kementerian PUPR dan LPJK sudah mengatur porsi wewenang masing-masing jabatan secara jelas.
Di artikel ini, Anda akan memahami perbedaan PJT dan PJSK, syarat jenjang sertifikasi, hingga aturan penempatan PJT dan PJSK agar perusahaan dapat menyusun komposisi tim teknis tetap patuh terhadap regulasi jasa konstruksi.
Baca Juga: Perbedaan Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil dalam Konstruksi
Mengenal Pengertian PJT dan PJSK dalam Jasa Konstruksi
Dalam regulasi jasa konstruksi terbaru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021, setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) wajib memiliki tenaga kerja bersertifikat. Tenaga kerja tersebut terbagi ke dalam dua peran strategis untuk menjamin kualitas serta keselamatan pekerjaan konstruksi.
Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha

Peran yang pertama yaitu sebagai penanggung jawab teknik atau sering disebut PJTBU/PJT, merupakan tenaga ahli yang memimpin seluruh operasional teknis perusahaan.
Posisi ini bertindak sebagai kepala kendali mutu agar seluruh proyek konstruksi perusahaan berjalan sesuai standar keamanan, etika profesi, dan regulasi pemerintah. Jadi, keberadaan PJT mewakili seluruh kapabilitas teknis perusahaan.
Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha

Kedua, tenaga kerja berperan sebagai penanggung jawab subklasifikasi usaha atau disingkat PJSBU/PJSK. Maksudnya, tenaga kerja tersebut hanya bertanggung jawab pada bidang pekerjaan tertentu saja.
Sebagai contoh, apabila perusahaan Anda menangani proyek bangunan gedung sekaligus jalan raya, maka Anda wajib menyiapkan PJSK khusus untuk masing-masing subklasifikasi tersebut. Dengan demikian, setiap jenis proyek memiliki pengawas ahli yang benar-benar menguasai spesialisasi teknisnya.
Perbedaan PJT dan PJSK Berdasarkan Tugas dan Tanggung Jawabnya
Agar tim HRD maupun direksi tidak keliru menyusun surat keputusan (SK) penugasan, cermati perbedaan PJT dan PJSK dari sisi kewenangan kerjanya. Tabel berikut merangkum perbandingan kedua jabatan tersebut:
| Aspek Perbedaan | PJT (Penanggung Jawab Teknik) | PJSK (Penanggung Jawab Subklasifikasi) |
| Ruang Lingkup | Mengelola teknis perusahaan secara menyeluruh. | Mengawasi satu subklasifikasi bidang spesifik. |
| Wewenang Proyek | Mengambil keputusan teknis lintas divisi. | Mengendalikan metode kerja dan mutu di lapangan. |
| Jumlah Personel | Cukup 1 orang per badan usaha. | Menyesuaikan jumlah subklasifikasi SBUJK. |
| Ikatan Legalitas | Melekat pada identitas badan usaha. | Terikat langsung pada kode subklasifikasi SBUJK. |
Berikut penjelasan mengenai keempat poin perbandingan di atas:
1. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Teknis
PJT memegang kendali atas seluruh aktivitas teknis perusahaan dan memastikan standar operasional prosedur (SOP) berjalan konsisten pada semua divisi. Sebaliknya, PJSK hanya fokus mengawasi aspek teknis pada satu subklasifikasi bidang usaha yang menjadi spesialisasinya.
2. Kewenangan Pengawasan dan Pelaksanaan Proyek
Dalam operasional harian, PJT berwenang mengevaluasi kinerja manajer proyek serta mengambil keputusan strategis lintas divisi. Sementara itu, PJSK memastikan metode kerja, perhitungan struktur, dan pelaksanaan teknis di lapangan sesuai dengan subklasifikasi proyek yang berlangsung.
3. Jumlah Kebutuhan Personel per Badan Usaha
Setiap perusahaan konstruksi hanya membutuhkan satu orang tenaga ahli untuk mengisi posisi PJT. Namun, jumlah kebutuhan PJSK bergantung pada banyaknya subklasifikasi SBUJK yang perusahaan miliki. Semakin banyak bidang usaha, semakin banyak PJSK yang harus tersedia.
4. Keterkaitan dengan Klasifikasi dan Subklasifikasi SBUJK
Jabatan PJT melekat langsung pada legalitas badan usaha secara umum tanpa terikat satu jenis bidang saja. Di sisi lain, jabatan PJSK terikat langsung pada kode subklasifikasi tertentu sehingga kode SKK personelnya wajib selaras dengan kode SBUJK perusahaan.
Baca Juga: Klasifikasi SBUJK Terbaru- Panduan Bebas Salah Pilih Kode
Syarat Jenjang SKK untuk PJT dan PJSK Sesuai Kualifikasi Perusahaan
Selain membagi tugasnya secara tepat, tim HRD wajib menyesuaikan tingkat Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi tenaga ahli dengan kualifikasi perusahaan:
1. Syarat Minimal SKK untuk Kualifikasi Kecil
Perusahaan kualifikasi kecil wajib menunjuk seorang PJT pemegang SKK minimal Jenjang 6 (teknisi atau analis madya). Selanjutnya, untuk posisi PJSK pada tiap subklasifikasi, perusahaan juga wajib menyiapkan tenaga kerja dengan SKK minimal Jenjang 6.
Baca Juga: Syarat Pembuatan SKK Jenjang 6 Resmi LPJK Terbaru
2. Syarat Minimal SKK untuk Kualifikasi Menengah
Pada kualifikasi menengah, perusahaan wajib menempatkan tenaga ahli ber-SKK minimal Jenjang 7 (ahli muda) untuk mengisi jabatan PJT. Begitu pula untuk posisi PJSK, setiap subklasifikasi wajib memiliki penanggung jawab dengan SKK minimal Jenjang 7.
3. Syarat Minimal SKK untuk Kualifikasi Besar dan Spesialis
Bagi badan usaha kualifikasi besar maupun spesialis, perusahaan harus menunjuk tenaga ahli pemegang SKK minimal Jenjang 8 (ahli madya) atau Jenjang 9 (ahli utama) sebagai PJT. Ketentuan jenjang yang sama juga berlaku bagi seluruh posisi PJSK.
Aturan Penting Penempatan dan Rangkap Jabatan PJT dan PJSK
Agar struktur organisasi perusahaan konstruksi tetap efisien tanpa melanggar regulasi LPJK, tim HRD dan manajemen wajib mematuhi sejumlah aturan main terkait penempatan PJT dan PJSK berikut ini:
- Satu orang tenaga ahli boleh merangkap jabatan sebagai PJT sekaligus PJSK dalam satu perusahaan yang sama, asalkan kode SKK miliknya sesuai dengan subklasifikasi yang ia tangani.
- Dalam satu badan usaha, satu orang PJSK umumnya hanya boleh memegang maksimal dua subklasifikasi dalam satu klasifikasi yang sama sesuai kualifikasi usahanya.
- Pemerintah melarang tenaga ahli yang sudah tercatat sebagai PJT atau PJSK pada satu perusahaan untuk merangkap jabatan serupa di perusahaan lain, karena sistem SIKI LPJK akan langsung menolak NIK yang masih terikat.
- Tenaga ahli yang menduduki posisi PJT maupun PJSK wajib berstatus sebagai karyawan tetap perusahaan, yang dibuktikan melalui perjanjian kerja, bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, serta pelaporan PPh 21.
- Apabila PJT atau PJSK mengundurkan diri atau masa berlaku SKK-nya habis, perusahaan wajib melaporkan perubahan data dan mendaftarkan penggantinya maksimal 30 hari kerja agar status SBUJK tidak dibekukan.
Baca Juga: Perubahan SBU Konstruksi – Ketentuan, Syarat & Prosedurnya
Butuh Pendampingan Pengurusan SKK dan SBUJK Perusahaan?
Memahami perbedaan PJT dan PJSK menjadi langkah awal bagi manajemen dan HRD dalam menyusun struktur tenaga ahli yang efisien serta patuh aturan LPJK. Setelah memastikan pembagian tugas, syarat jenjang SKK, dan aturan rangkap jabatannya sesuai kualifikasi perusahaan, langkah berikutnya tentu menyiapkan dokumen sertifikasi resminya.
Apabila perusahaan Anda membutuhkan bantuan pengecekan kesesuaian SKK tenaga ahli, penerbitan SKK Konstruksi baru, maupun pendampingan pengurusan SBUJK resmi, Anda dapat menggunakan jasa profesional dari Sarana Konsultasi.
Tim konsultan kami siap membantu memastikan seluruh persyaratan tenaga teknik perusahaan Anda lengkap, valid, dan lolos verifikasi dengan cepat.
Kunjungi laman resmi Sarana Konsultasi untuk informasi lebih lanjut, atau hubungi kami untuk mendapatkan jadwal konsultasi sesegera mungkin.