
Memahami perbedaan tenaga ahli dan tenaga terampil merupakan hal penting bagi Anda yang bergerak di dunia konstruksi, entah sebagai pemilik perusahaan maupun tim HRD. Sayangnya, di lapangan masih banyak yang sering tertukar saat membagi posisi tim proyek.
Akibatnya, pengurusan SBUJK melalui sistem OSS RBA sering mengalami kendala karena kualifikasi karyawan tidak sesuai dengan aturan LPJK PUPR. Selain itu, salah memasang posisi personel juga dapat membuat perusahaan Anda gugur ketika mengikuti tender proyek.
Oleh karena itu, artikel ini akan membantu Anda membedah perbedaan kedua jenis SDM konstruksi tersebut. Simak hingga selesai.
Baca Juga: Syarat Mengikuti Tender Konstruksi & Persiapan Dokumen
Mengenal Apa Itu Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil
Sebelum mengetahui perbedaan kedua peran tersebut, penting untuk memahami apa itu tenaga ahli dan tenaga terampil dalam dunia konstruksi.
Pengertian Tenaga Ahli Konstruksi
Tenaga ahli konstruksi adalah para profesional yang bekerja menggunakan konsep keilmuan dan perhitungan analisis tingkat tinggi. Tenaga ahli berperan sebagai otak di balik berdirinya proyek, mulai dari membuat desain bangunan, menghitung kekuatan struktur, mengatur manajemen risiko, serta mengawasi kualitas proyek secara menyeluruh.
Karena memiliki tanggung jawab yang besar, maka seorang tenaga ahli wajib memiliki ijazah pendidikan tinggi.
Pengertian Tenaga Terampil Konstruksi
Sebaliknya, tenaga terampil konstruksi adalah para pekerja yang berperan penting di lapangan. Tenaga terampil bertanggung jawab dalam menerjemahkan gambar desain dari tenaga ahli menjadi bangunan yang berdiri kokoh.
Tenaga terampil wajib memiliki ketangkasan tangan, penguasaan alat kerja, serta kedisiplinan mengikuti standar keselamatan di area proyek.
5 Perbedaan Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil
Tenaga ahli dan tenaga terampil memiliki perbedaan dari berbagai aspek. Agar Anda semakin paham, simak tabel perbedaan peran keduanya berikut ini.
| Aspek Perbandingan | Tenaga Ahli Konstruksi | Tenaga Terampil Konstruksi |
| Pendidikan Minimal | Sarjana (S1), Magister (S2), atau Doktor (S3) | SD, SMP, SMA/SMK, hingga Diploma (D1–D3) |
| Fokus Pekerjaan | Perencanaan, analisis konsep, manajerial, dan pengawasan | Eksekusi fisik, operasional lapangan, dan teknis praktis |
| Jenjang SKK Konstruksi | Jenjang 7, Jenjang 8, dan Jenjang 9 | Jenjang 1 hingga Jenjang 6 |
| Istilah Sertifikat Lama | Sertifikat Keahlian (SKA) | Sertifikat Keterampilan (SKT) |
| Contoh Jabatan | Manajer Proyek, Ahli Struktur, Ahli K3 Konstruksi | Mandor, Tukang Batu, Operator Alat Berat, Juru Ukur |
1. Latar Belakang Pendidikan Minimal
Perbedaan yang paling terlihat terdapat di syarat ijazah terakhir calon pekerja. Pemerintah mengatur syarat minimal lulusan Sarjana (S1) atau Sarjana Terapan (D4) untuk pekerja yang ingin mengajukan sertifikasi sebagai tenaga ahli.
Sementara itu, untuk kategori tenaga terampil, batas minimal pendidikan pekerja yakni mulai dari lulusan SD, SMP, SMA/SMK, hingga lulusan Diploma (D1, D2, dan D3). Aturan ini membuat pembagian tugas dalam proyek jadi lebih sesuai dengan bekal pendidikan masing-masing pekerja.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Sehari-hari
Selanjutnya, porsi kerja dua profesi ini juga memiliki perbedaan dalam alur pengerjaan proyek konstruksi. Tenaga ahli bertugas menyusun studi kelayakan, menghitung rincian anggaran biaya, merancang metode kerja, sekaligus memastikan proyek selesai tepat waktu.
Sebaliknya, tenaga terampil fokus menjalankan arahan teknis di lapangan, seperti memasang bekisting, merakit besi tulangan, mengoperasikan alat berat, hingga mengukur lahan proyek.
3. Tingkatan Jenjang pada SKK Konstruksi
Sejak aturan Kementerian PUPR terbaru resmi berlaku, Pemerintah mengganti istilah lama Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) menjadi satu nama, yaitu Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi.
Baca Juga: Perbedaan SKA SKT dan SKK – Kontraktor Wajib Tahu!
Melalui sistem baru ini, perbedaan tenaga ahli dan tenaga terampil terlihat jelas dari pembagian sembilan jenjang kompetensi. Tenaga terampil mengisi SKK Jenjang 1 sampai Jenjang 6 sesuai level keahlian praktiknya. Di sisi lain, tenaga ahli menempati SKK Jenjang 7 (Ahli Muda), Jenjang 8 (Ahli Madya), dan Jenjang 9 (Ahli Utama).
4. Pengalaman Kerja dan Syarat Uji Kompetensi
Tidak hanya memeriksa ijazah, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) juga memeriksa rekam jejak pengalaman proyek peserta sebelum menerbitkan SKK. Lulusan S1 baru (fresh graduate) biasanya hanya bisa mengambil SKK Jenjang 7 setelah ikut pelatihan khusus, sedangkan Jenjang 8 dan 9 membutuhkan pengalaman proyek bertahun-tahun.
Sementara itu, lulusan SMK atau Diploma bisa langsung mengikuti uji kompetensi tenaga terampil di jenjang awal cukup dengan menggunakan surat pengalaman kerja proyek yang relevan.
Baca Juga: Jenjang SKK Konstruksi 2026: Panduan Klasifikasi & Subklasifikasi
5. Posisi Jabatan dalam Tim Proyek
Dalam struktur tim proyek, tenaga ahli duduk di kursi manajerial dan pengawasan inti. Beberapa posisi yang paling sering Anda temukan antara lain Project Manager, Site Engineering Manager, Ahli Teknik Bangunan Gedung, Ahli Teknik Jalan, sampai Ahli K3 Konstruksi.
Sebaliknya, tenaga terampil mengisi posisi operasional di garda terdepan proyek, misalnya Pelaksana Lapangan, Juru Gambar (Drafter), Juru Ukur (Surveyor), Operator Excavator, hingga Mandor Tukang.
Pengaruh Pemilihan Tenaga Kerja terhadap Pengurusan SBUJK Perusahaan
Tenaga ahli dan tenaga terampil memiliki perbedaan yang mempengaruhi kelancaran legalitas badan usaha konstruksi. Mengacu pada regulasi LPJK dan sistem perizinan berusaha (OSS RBA), setiap perusahaan konstruksi wajib memiliki karyawan tetap sebagai PJTBU dan PJSKBU.
Jika perusahaan Anda ingin mengurus SBUJK kualifikasi Menengah atau Besar, aturan mewajibkan Anda meletakkan tenaga ahli bersertifikat SKK minimal Jenjang 7 atau Jenjang 8 di posisi PJTBU dan PJSKBU.
Sebaliknya, perusahaan kualifikasi Kecil umumnya cukup menggunakan tenaga terampil bersertifikat SKK Jenjang 5 atau Jenjang 6 sesuai subklasifikasi usahanya. Oleh karena itu, salah memilih jenjang SKK karyawan akan membuat pengajuan SBUJK perusahaan Anda langsung tertolak di sistem verifikasi.
Pertanyaan Seputar Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil (FAQ)
1. Apakah lulusan D3 bisa mendaftar tenaga ahli konstruksi?
Belum bisa. Sesuai aturan jenjang SKK Konstruksi dari Kementerian PUPR, lulusan Diploma Tiga (D3) hanya bisa di posisi teknisi atau analis pada Jenjang 6 yang masuk kategori tenaga terampil. Anda wajib memiliki ijazah minimal S1 atau D4 untuk naik ke jenjang tenaga ahli.
2. Bolehkah satu tenaga ahli merangkap jabatan di dua perusahaan konstruksi?
Tidak boleh. Regulasi jasa konstruksi melarang keras praktik rangkap jabatan untuk pemilik SKK yang sudah tercatat sebagai PJTBU atau PJSKBU di satu perusahaan. Sistem OSS dan LPJK akan otomatis mengunci NIK karyawan tersebut agar tidak bisa terpakai di perusahaan lain.
Pastikan Jenjang SKK Tim Proyek Tepat Sebelum Mengurus SBUJK
Setelah memahami perbedaan tenaga ahli dan tenaga terampil, Anda dapat menyusun komposisi tim yang solid dan aman dari sisi regulasi. Dengan meletakkan karyawan bersertifikat SKK sesuai jenjangnya, perusahaan Anda akan jauh lebih siap memenangkan tender dan menjaga legalitas SBUJK tetap aman.
Masih bingung menentukan jenjang SKK yang tepat sebelum mengurus SBUJK atau ikut tender? Anda tidak perlu khawatir. Sarana Konsultasi siap membantu Anda dalam pengurusan SKK dan SBUJK perusahaan Anda dari awal hingga terbit.
Kunjungi website resmi Sarana Konsultasi untuk info lebih lengkap atau hubungi kami melalui WhatsApp dan atur jadwal konsultasi gratis sekarang juga.